Langsung ke konten utama

Pengusaha Aman dari Jerat Korupsi: Panduan dari Seorang Advokat Muhammad Ari Pratomo - MuhammadAriLaw

Banyak pengusaha di Indonesia tidak menyadari bahwa aktivitas bisnis yang dianggap “biasa” ternyata memiliki risiko hukum yang tinggi. Sebagai advokat, saya melihat langsung bagaimana kelalaian kecil dapat membawa dampak besar — mulai dari pemeriksaan kejaksaan hingga status tersangka.

Korupsi bukan hanya soal menyuap. Dalam praktik hukum, bentuknya bisa berupa:

  1. Gratifikasi yang tidak dilaporkan
  2. Kerja sama proyek tanpa transparansi
  3. Penyalahgunaan dana perusahaan
  4. Laporan keuangan yang dimanipulasi


Celakanya, pelanggaran ini sering tidak disengaja. Banyak pengusaha terjerat bukan karena niat jahat, melainkan karena ketidaktahuan dan tidak adanya pendampingan hukum sejak awal.

Langkah-langkah agar tetap aman secara hukum:

  1. Buat semua transaksi tertulis dan terdokumentasi
  2. Hindari “uang pelicin”, bahkan dalam bentuk hadiah
  3. Pahami kewajiban pajak dan pelaporan
  4. Gunakan jasa penasihat hukum dalam pengambilan keputusan strategis

Sebagai Pengacara, saya berkomitmen menjadikan hukum sebagai alat pelindung, bukan ancaman. Kepatuhan hukum bukan hanya memperkuat bisnis, tetapi juga membuka kepercayaan dari mitra strategis dan investor jangka panjang.

Penutup:

Pengusaha yang kuat bukan yang bisa menghindari hukum, tapi yang membangun usahanya dengan fondasi hukum yang kokoh. Mulailah dari sekarang — sebelum terlambat.

Komentar

Muhammad Ari Pratomo

Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia: Perlindungan Hak Pekerja dan Pembaruan Terkini di Tahun 2025

  Muhammad Ari Pratomo Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia: Perlindungan Hak Pekerja dan Pembaruan Terkini di Tahun 2025 Oleh: Muhammad Ari Pratomo, Pengacara, Penulis, dan Musisi Pendahuluan Di Indonesia, sektor ketenagakerjaan memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Setiap pekerja berhak untuk memperoleh perlindungan, baik dalam hal keselamatan kerja, kesejahteraan, maupun hak-hak lainnya yang mendasar. Dengan terus berkembangnya dunia kerja dan tuntutan zaman, penting bagi setiap pekerja dan pemberi kerja untuk memahami hak dan kewajiban yang ada dalam hukum ketenagakerjaan. Artikel ini akan membahas tentang hak-hak pekerja di Indonesia, dasar hukum ketenagakerjaan yang berlaku, serta pembaruan terkini dalam undang-undang ketenagakerjaan di tahun 2025. Dasar Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan UU Ketenagakerjaan ini adalah undang-undang utama yang mengatur tentang hak dan...

Penyalahgunaan Kekuasaan dalam Hukum Indonesia pada 2025

Muhammad Ari Pratomo   Penyalahgunaan Kekuasaan dalam Hukum Indonesia pada 2025 Oleh: Muhammad Ari Pratomo, Pengacara, Penulis, dan Musisi Pendahuluan Penyalahgunaan kekuasaan merupakan salah satu bentuk tindakan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki regulasi yang mengatur untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat negara atau pihak yang memiliki kewenangan. Dalam konteks ini, penting bagi setiap warga negara untuk memahami apa itu penyalahgunaan kekuasaan dan bagaimana hukum Indonesia mengatur hal tersebut. Artikel ini akan mengulas secara mendalam tentang pengertian, bentuk-bentuk penyalahgunaan kekuasaan, serta bagaimana hukum Indonesia pada tahun 2025 menangani hal tersebut. Dasar Hukum Penyalahgunaan Kekuasaan di Indonesia Penyalahgunaan kekuasaan diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Beberapa dasar hukum yang relevan adalah: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang P...

Hukum Warisan di Indonesia: Pemahaman dan Perkembangan Terbaru di 2025

Muhammad Ari Pratomo   Hukum Warisan di Indonesia: Pemahaman dan Perkembangan Terbaru di 2025 Oleh: Muhammad Ari Pratomo, Pengacara, Penulis, dan Musisi Pendahuluan Hukum warisan merupakan salah satu aspek penting dalam hukum perdata yang mengatur tentang pembagian harta peninggalan seseorang setelah meninggal dunia. Di Indonesia, pembagian warisan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) serta beberapa regulasi lainnya, yang memberikan pedoman bagi ahli waris dalam menentukan hak mereka terhadap harta warisan. Namun, dengan perkembangan zaman, banyak perubahan dan tantangan dalam pengaturan hukum warisan, terutama dalam konteks hukum modern dan kebutuhan untuk merespons dinamika kehidupan sosial yang semakin kompleks. Artikel ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai hukum warisan di Indonesia, dengan mengulas dasar hukum yang relevan hingga tahun 2025 serta memberikan pengetahuan mengenai perkembangan terbaru dalam pengaturan warisan. Dasar Huku...