Langsung ke konten utama

Waspadai Pinjaman Online Ilegal di Tahun 2025: Ini Hakmu dan Dasar Hukumnya

 

Muhammad Ari Pratomo

Waspadai Pinjaman Online Ilegal di Tahun 2025: Ini Hakmu dan Dasar Hukumnya

Oleh Muhammad Ari Pratomo – MuhammadAriLaw
Advokat, Penulis, Musisi, dan Podcaster.
Menyuarakan keadilan bagi yang terbungkam — lewat hukum, musik, dan tulisan.

Tahun 2025, fenomena pinjaman online (pinjol) ilegal masih menjadi masalah hukum yang paling banyak dikeluhkan masyarakat Indonesia. Banyak korban terjebak karena minimnya pengetahuan hukum dan tidak tahu harus mengadu ke mana. Sebagai seorang advokat, saya ingin membuka mata masyarakat bahwa korban pinjol ilegal bisa dilindungi dan diperjuangkan haknya secara hukum.

Apa Itu Pinjol Ilegal?

Pinjol ilegal adalah perusahaan atau aplikasi yang menawarkan layanan pinjaman uang secara digital tanpa izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Mereka sering menyasar masyarakat menengah ke bawah yang sedang butuh dana cepat.

Ciri-Ciri Pinjol Ilegal:

  1. Tidak terdaftar di OJK

  2. Proses pinjam cepat tanpa syarat jelas

  3. Akses seluruh kontak dan galeri HP

  4. Teror melalui WA, SMS, hingga menyebarkan foto korban

  5. Tidak ada perjanjian tertulis yang sah

Dasar Hukum Perlindungan Korban Pinjol Ilegal:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

  • Pasal 27 ayat (1) dan (4): Melarang penyebaran informasi pribadi atau konten yang menyerang kehormatan orang lain.

  • Pasal 29: Melarang ancaman kekerasan atau menakut-nakuti melalui media elektronik.

  • Pasal 45B: Ancaman pidana penjara hingga 4 tahun dan/atau denda hingga Rp750 juta.

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

  • Pasal 4: Konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan jasa.

  • Pasal 18: Klausul baku yang meniadakan tanggung jawab pelaku usaha dinyatakan batal demi hukum.

3. Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

  • Pinjaman online legal wajib terdaftar dan diawasi OJK.

  • Batas bunga maksimal 0,4% per hari dan tidak boleh ada bunga bergulung-gulung (compounding).

4. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

  • Pasal 368 KUHP: Pemerasan dan ancaman bisa dipidana maksimal 9 tahun penjara.

  • Pasal 335 KUHP: Perbuatan tidak menyenangkan melalui tekanan dan ancaman.

Apa yang Harus Dilakukan Korban?

✅ 1. Hentikan pembayaran kepada pinjol ilegal
✅ 2. Laporkan ke Satgas Waspada Investasi (SWI)
✅ 3. Laporkan ke Kominfo untuk pemblokiran aplikasi
✅ 4. Simpan bukti-bukti ancaman, transfer, dan percakapan
✅ 5. Konsultasi hukum ke pengacara terpercaya

Lembaga yang Bisa Membantu:

Kesimpulan dari Muhammad Ari Pratomo

Jangan merasa kecil di hadapan pinjol ilegal. Hukum ada untuk melindungi kita — bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperjuangkan. Jika kamu atau keluargamu adalah korban, kamu punya hak untuk melawan secara hukum.

Saya, Muhammad Ari Pratomo (MuhammadAriLaw), akan terus menyuarakan hukum yang membela dan memberdayakan. Karena hukum bukan hanya pasal, tapi perjuangan hidup bagi mereka yang kerap dibungkam.

Salam Hukum,
Muhammad Ari Pratomo – MuhammadAriLaw
Advokat | Penulis | Musisi | Podcaster Hukum

Labels:

Komentar

Posting Komentar

Muhammad Ari Pratomo

Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia: Perlindungan Hak Pekerja dan Pembaruan Terkini di Tahun 2025

  Muhammad Ari Pratomo Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia: Perlindungan Hak Pekerja dan Pembaruan Terkini di Tahun 2025 Oleh: Muhammad Ari Pratomo, Pengacara, Penulis, dan Musisi Pendahuluan Di Indonesia, sektor ketenagakerjaan memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Setiap pekerja berhak untuk memperoleh perlindungan, baik dalam hal keselamatan kerja, kesejahteraan, maupun hak-hak lainnya yang mendasar. Dengan terus berkembangnya dunia kerja dan tuntutan zaman, penting bagi setiap pekerja dan pemberi kerja untuk memahami hak dan kewajiban yang ada dalam hukum ketenagakerjaan. Artikel ini akan membahas tentang hak-hak pekerja di Indonesia, dasar hukum ketenagakerjaan yang berlaku, serta pembaruan terkini dalam undang-undang ketenagakerjaan di tahun 2025. Dasar Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan UU Ketenagakerjaan ini adalah undang-undang utama yang mengatur tentang hak dan...
2 komentar
Read more »

Hukum Warisan di Indonesia: Pemahaman dan Perkembangan Terbaru di 2025

Muhammad Ari Pratomo   Hukum Warisan di Indonesia: Pemahaman dan Perkembangan Terbaru di 2025 Oleh: Muhammad Ari Pratomo, Pengacara, Penulis, dan Musisi Pendahuluan Hukum warisan merupakan salah satu aspek penting dalam hukum perdata yang mengatur tentang pembagian harta peninggalan seseorang setelah meninggal dunia. Di Indonesia, pembagian warisan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) serta beberapa regulasi lainnya, yang memberikan pedoman bagi ahli waris dalam menentukan hak mereka terhadap harta warisan. Namun, dengan perkembangan zaman, banyak perubahan dan tantangan dalam pengaturan hukum warisan, terutama dalam konteks hukum modern dan kebutuhan untuk merespons dinamika kehidupan sosial yang semakin kompleks. Artikel ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai hukum warisan di Indonesia, dengan mengulas dasar hukum yang relevan hingga tahun 2025 serta memberikan pengetahuan mengenai perkembangan terbaru dalam pengaturan warisan. Dasar Huku...
Posting Komentar
Read more »

Perjanjian Kerja di Indonesia: Hak Karyawan dan Pembaruan Hukum Terkini di 2025

  Muhammad Ari Pratomo Perjanjian Kerja di Indonesia: Hak Karyawan dan Pembaruan Hukum Terkini di 2025 Oleh: Muhammad Ari Pratomo, Pengacara, Penulis, dan Musisi Pendahuluan Perjanjian kerja adalah elemen penting dalam hubungan industrial antara pemberi kerja dan pekerja. Dalam perjanjian ini, kedua pihak bersepakat mengenai hak dan kewajiban masing-masing, baik itu terkait dengan pekerjaan, gaji, maupun fasilitas lainnya. Namun, seiring dengan berkembangnya dunia kerja dan regulasi ketenagakerjaan, banyak perubahan yang perlu diketahui oleh pekerja dan pemberi kerja mengenai hak dan kewajiban mereka. Artikel ini akan mengulas tentang perjanjian kerja di Indonesia, dasar hukum yang mengaturnya, serta pembaruan terkait ketenagakerjaan yang relevan hingga tahun 2025. Dasar Hukum Perjanjian Kerja di Indonesia Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) Sebagai regulasi utama yang mengatur hubungan antara pemberi kerja dan pekerja, UU Ketena...
Posting Komentar
Read more »