Muhammad Ari Pratomo

Postingan

Menampilkan postingan dengan label Edukasi Hukum

Masyarakat Butuh Jasa Digital Forensik Swasta Non-Polri yang Cepat, Terpercaya, dan Biaya Murah

Masyarakat Butuh Jasa Digital Forensik Swasta Non-Polri yang Cepat, Terpercaya, dan Biaya Murah Oleh: Muhammad Ari Pratomo – Advokat | Penulis | Pencipta Lagu Di era ketika sebagian besar komunikasi, transaksi, dan peristiwa penting terekam di perangkat digital, masyarakat tidak bisa lagi bergantung hanya pada cara-cara lama untuk mencari keadilan. Sayangnya, ketika seseorang butuh membuka bukti digital — entah itu untuk kasus perceraian, pelecehan daring, penipuan, atau sengketa bisnis — pilihan yang tersedia sangat terbatas . Selama ini, digital forensik identik dengan institusi negara seperti POLRI. Padahal, tidak semua perkara harus masuk ranah pidana. Banyak yang butuh pembuktian cepat tanpa proses hukum berlarut-larut. Maka, hadirlah kebutuhan nyata: Jasa digital forensik swasta non-polri yang profesional, cepat, menjaga privasi, dan berbiaya terjangkau. Ketika Bukti Hukum Ada di Tangan Kita Sendiri Ponsel hari ini bukan sekadar alat komunikasi, tapi “lemari besi” yang me...

Ketika Negara Ingin Menyadap, Tapi Tak Tahu Siapa yang Disadap

Dalam semangat menghadirkan keadilan di era digital, negara melalui Kejaksaan Agung menjalin kerja sama dengan operator seluler guna mempercepat proses penyadapan. Sebagai pengacara, saya memandang bahwa kerja sama lintas sektor dalam penegakan hukum adalah langkah progresif. Namun, setiap lompatan teknologi dalam penegakan hukum wajib diimbangi dengan ketepatan sistem dan kehati-hatian konstitusional. Penyadapan, dalam berbagai negara, adalah instrumen yang legal—tetapi tidak serta-merta bebas dari batas. Di Indonesia, dasar hukumnya memang sudah tersedia, tersebar dalam berbagai undang-undang sektoral seperti UU ITE, UU Narkotika, UU KPK, hingga UU TPPU. Bahkan Mahkamah Konstitusi telah menegaskan bahwa penyadapan harus melalui mekanisme hukum yang jelas, termasuk pengawasan dari pengadilan. Artinya, penyadapan yang dilakukan tanpa landasan hukum, tanpa persetujuan otoritas yang sah, tidak hanya cacat secara prosedural tetapi juga potensial melanggar hak asasi manusia. Namun ju...

Registrasi SIM Card Pakai Data Orang Lain Adalah Kejahatan Serius Wajib di Tangkap: Ini Hukumannya yang Berlapis

Registrasi SIM Card Pakai Data Orang Lain Adalah Kejahatan Serius Wajib di Tangkap: Ini Hukumannya yang Berlapis Muhammad Ari Pratomo Oleh: Muhammad Ari Pratomo – MuhammadAriLaw Pengacara Indonesia, Penulis, Musisi, dan Podcaster Menyuarakan keadilan bagi yang terbungkam — lewat hukum, musik, dan tulisan. Pernah menerima SMS penagihan pinjaman online padahal tidak pernah meminjam? Atau tiba-tiba nomor teleponmu dikaitkan dengan akun judi, investasi ilegal, atau bahkan penyebaran hoaks? Salah satu akar dari kekacauan ini adalah registrasi SIM card menggunakan data orang lain . Kejahatan ini bukan hal sepele. Ini adalah tindakan kriminal dengan konsekuensi hukum berlapis. Apa Itu Registrasi SIM Card dengan Data Orang Lain? Registrasi SIM card prabayar di Indonesia mewajibkan pengguna mengisi NIK dan nomor KK . Namun, celah sistem dan niat jahat memungkinkan pelaku menggunakan data penduduk lain secara ilegal . Motifnya macam-macam: Untuk mengaktifkan akun pinjol fiktif Untuk...

Memahami KUHP Baru Indonesia 2023: Perubahan Penting dan Dampaknya

Muhammad Ari Pratomo Memahami KUHP Baru Indonesia 2023: Perubahan Penting dan Dampaknya Topik: Reformasi Hukum dan Modernisasi KUHP Indonesia untuk Mencerminkan Nilai-nilai Nasional dan Hak Asasi Manusia Indonesia resmi mengesahkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru pada tahun 2023, menggantikan KUHP lama yang masih berasal dari masa kolonial Belanda. Reformasi ini merupakan langkah penting dalam memodernisasi sistem hukum Indonesia dan menyelaraskannya dengan nilai-nilai nasional, hak asasi manusia, serta hukum adat. Warisan Kolonial dan Kebutuhan Akan Reformasi KUHP sebelumnya dibuat saat masa kolonial Belanda dan digunakan selama puluhan tahun, bahkan setelah Indonesia merdeka. KUHP lama tidak sepenuhnya mencerminkan budaya, nilai, atau realitas sosial Indonesia. KUHP baru mengembalikan kedaulatan hukum Indonesia dengan menciptakan aturan yang berakar pada masyarakat Indonesia. Pengakuan Terhadap Hukum Adat (Living Law) Perubahan penting dalam KUHP baru adalah pengak...

Muhammad Ari Pratomo

Cari Blog Ini

Postingan